Sampang, Potretrealita.com — Ketua Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi (LKPK) Kabupaten Sampang, Suja’i, angkat bicara terkait polemik barang bukti (BB) sabu seberat 3 kilogram yang sempat dinyatakan tidak terdeteksi narkotika oleh alat pendeteksi milik Kejaksaan Negeri Sampang.
Menurut Suja’i, kegaduhan yang muncul di tengah publik akibat pernyataan awal tersebut dinilai telah mencederai nama baik institusi kepolisian, khususnya penyidik Satresnarkoba Polres Sampang yang menangani perkara tersebut sejak awal.
“Dengan adanya kegaduhan terkait barang bukti 3 kilogram yang sempat dinyatakan tidak terdeteksi narkotika oleh alat milik kejaksaan, itu sangat mencederai institusi Polri. Seolah-olah muncul asumsi di masyarakat bahwa barang bukti tersebut diganti,” tegas Suja’i kepada awak media, Kamis (7/5/2026).
Ia menilai, klarifikasi dari pihak Kejaksaan Negeri Sampang setelah hasil laboratorium forensik menyatakan barang bukti positif mengandung metamfetamina, seharusnya juga disertai permintaan maaf kepada institusi kepolisian atas kegaduhan yang telah berkembang di publik.
“Dalam klarifikasi Kasi Pidum, tidak ada permintaan maaf kepada kepolisian. Padahal, akibat error alat tersebut, opini publik sudah terbangun dan mencoreng nama baik institusi penegak hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sampang memastikan bahwa barang bukti dalam perkara narkotika tersebut telah dinyatakan positif mengandung metamfetamina berdasarkan hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 25 Februari 2026 dan 5 Mei 2026.
Pihak kejaksaan menyebut alat deteksi awal yang digunakan sebelumnya hanya bersifat pendeteksi dini dan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum. Sementara hasil laboratorium forensik menjadi dasar utama dalam pembuktian perkara pidana.
Dengan hasil tersebut, kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3 kilogram itu dipastikan tetap berlanjut dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampang untuk menjalani proses persidangan.
Suja’i berharap ke depan antar institusi penegak hukum dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan dan spekulasi liar di masyarakat.
“Jangan sampai karena kesalahan alat atau penyampaian informasi yang belum final, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi turun,” pungkasnya. (Tim)
