Bangkalan, Potretrealita.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) STKIP PGRI Bangkalan mendesak pimpinan kampus segera membenahi persoalan fasilitas, administrasi, dan kebijakan akademik yang dinilai bermasalah. Desakan itu disampaikan dalam audiensi dengan Ketua STKIP PGRI Bangkalan di ruang pimpinan kampus, Rabu (14/1/2026).
Audiensi tersebut dihadiri jajaran pengurus BEM KM STKIP PGRI Bangkalan periode 2025–2026 serta pimpinan kampus. Pertemuan digelar sebagai respons atas banyaknya keluhan mahasiswa terkait pengelolaan kampus yang dinilai belum optimal, mulai dari administrasi yang tidak tertib, sarana dan prasarana yang kurang terawat, hingga kebijakan akademik yang tidak sinkron.
Menko Politik BEM KM STKIP PGRI Bangkalan, Anas Ruhul Qudus, mengatakan audiensi ini merupakan bentuk tanggung jawab BEM dalam mengawal aspirasi mahasiswa.
“Kami datang bukan sekadar formalitas. Ini adalah upaya memastikan BEM hadir sebagai fasilitator dan pengontrol kebijakan kampus agar suara mahasiswa benar-benar didengar,” ujar Anas.
Ia menilai, berbagai persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan penyelesaian, sehingga menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap tata kelola kampus.
Hal senada disampaikan Menko Pergerakan BEM KM, Imam. Ia menegaskan mahasiswa membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar janji.
“Kampus harus menunjukkan komitmen yang jelas. Jika tidak ada tindakan konkret, masalah yang sama akan terus berulang,” kata Imam.
Presiden Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, Abdur Rohman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fasilitas kampus yang dinilai belum memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
“Fasilitas kampus hingga saat ini masih jauh dari kata layak. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas akademik mahasiswa,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Advokasi BEM KM, Risky, menyampaikan empat tuntutan utama mahasiswa kepada pimpinan kampus, yakni:
1. Mendesak Ketua STKIP PGRI Bangkalan agar lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan organisasi mahasiswa (Ormawa).
2. Menuntut Wakil Ketua II (Waka II) melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana kampus.
3. Menuntut Waka II membuka transparansi administrasi dan keuangan mahasiswa.
4. Menuntut Wakil Ketua I (Waka I) menertibkan serta menyinkronkan kebijakan akademik agar tidak tumpang tindih.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua STKIP PGRI Bangkalan, Fajar Hidayatullah, M.Pd, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Kami akan mengevaluasi dan berkomitmen terhadap apa yang menjadi tuntutan BEM KM. Semua masukan ini menjadi catatan penting bagi kami,” kata Fajar.
Audiensi ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap atau press release sebagai bentuk komitmen awal pimpinan kampus.
Abdur Rohman menegaskan, BEM KM akan terus mengawal komitmen tersebut.
“Pihak kampus harus segera memberikan penjelasan dan tindakan yang jelas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan merugikan mahasiswa,” pungkasnya.
BEM KM STKIP PGRI Bangkalan memastikan tidak akan ragu mengambil langkah lanjutan apabila tuntutan mahasiswa kembali diabaikan. (Red)
