Sampang, Potretrealita.com – Penasihat hukum terdakwa Syamsiyah dengan tegas membantah pernyataan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Decky, yang menyebut bahwa tuntutan JPU sudah sesuai dengan fakta persidangan, termasuk soal kerugian Rp650 juta.
Menurut penasihat hukum, klaim tersebut adalah bentuk pembodohan publik karena tidak pernah terbukti di persidangan.
“Cukup disayangkan, seorang intel kejaksaan ikut-ikutan berkomentar, padahal fakta yang sebenarnya hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengikuti jalannya persidangan, bukan berdasarkan klaim sepihak,” tegas penasihat hukum Syamsiyah.
Penasihat hukum menjelaskan, dalam persidangan justru terungkap bahwa uang Rp650 juta itu tidak pernah diterima oleh Syamsiyah, uang tersebut justru mengalir ke tangan tersangka Rizal. terdakwa samsiyah dikelabui tersangka rizal, bahkan dari saksi mahkota tersangka rizal saat dihadirkan JPU dalam persidangan mengakui uang tersebut dipakek dirinya dan sebagian digunakan untuk kepentingan Amin, suami pelapor, seperti biaya PAW Kandar serta modal pencalonan DPRD adik dari Amin suami pelapor, bahkan terdakwa jika melihat dalam persidangan adalah korban yang sebenarnya , ucapnya
“Kalau hanya dengan pengakuan tanpa bukti bisa menghukum orang, maka Lapas Sampang pasti overload. Nyatanya, alat bukti yang ditunjukkan di persidangan hanya tiga kwitansi senilai Rp155 juta. Itu pun Syamsiyah masih beritikad baik untuk mengembalikan Rp255 juta, meski uang itu sama sekali tidak ia nikmati, melainkan dipakai Rizal,” jelasnya.
Bukti kwitansi yang sah di persidangan adalah:
Rp70 juta (DP pertama),
Rp78 juta (DP kedua),
Rp7 juta (tambahan),
Sementara kwitansi Rp95 juta adalah kwitansi kosong yang tidak pernah diterima Syamsiyah.
Lebih jauh, penasehat hukum menilai tuntutan JPU Indah Asri Pinatasary yang menjerat Syamsiyah 2 tahun 10 bulan adalah keliru dan tidak mencerminkan asas keadilan.
“JPU tidak mampu membuktikan kerugian Rp650 juta di persidangan. Hanya mengandalkan asumsi dan klaim kosong. Kalau penuntutan model begini yang dipertahankan, maka rakyat kecil akan terus jadi korban,” kritiknya.
Ketika media mencoba mengkonfirmasi klaim tersebut kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, namun, hingga berita ini diturunkan, Decky memilih bungkam seribu bahasa. Diamnya seorang intel kejaksaan atas pertanyaan krusial ini, menurut penasihat hukum, semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam tuntutan JPU dan penanganan perkara ini. (Sjai)
