Sampang, Potretrealita.com – Dalam hasil korupsi Mantan Kepala Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Akh. Amin, masih enggan menjalankan putusan hakim meski sudah divonis bersalah dalam kasus korupsi bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD). Uang pengganti (UP) sebesar Rp 359,5 juta belum juga dikembalikan ke negara.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mulai bergerak untuk menagih kewajiban tersebut. Langkah awal, penyidik menelusuri aset yang dimiliki terpidana guna eksekusi pengembalian kerugian negara.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sampang Diecky E.K. Andriansyah menegaskan bahwa hingga kini Amin tidak menunjukkan itikad baik.
“Sesuai putusan, dia harus mengembalikan kerugian negara. Tapi, sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.
Kejari sampai saat ini masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket) terkait harta benda yang dimiliki Mantan Kepala Desa Baruh Akh Amin. Penelusuran tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan sejumlah instansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Samsat Sampang.
Walaupun dalam hasil penelusuran belum menunjukkan kepemilikan aset atas nama Amin, Kejari Sampang tetap akan mengejar kewajiban pengembalian uang negara.
“Selama belum ada pelunasan, penelusuran akan terus berlanjut,” tegas Diecky.
Sedangkan Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) KB Samsat Sampang Wildan Mahbuby membenarkan bahwa pihaknya telah ke menerima surat permintaan dari kejaksaan untuk melacak kendaraan atas nama Amin dan anggota keluarganya. Hasilnya, tidak ditemukan aset kendaraan atas nama bersangkutan.
Dengan demikian, Kejari Sampang akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan sepenuhnya. Masyarakat menanti langkah tegas dari Kejari Sampang untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjaga integritas pemerintahan. (Sjai)
