Sampang, potretrealita.com – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Markas Wilayah Madura, H. Sujai, mendatangi Mapolres Sampang untuk menyampaikan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kalangan Parao, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Laporan tersebut ditujukan kepada Kapolres Sampang melalui Kasat Reskrim Polres Sampang, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan membawa berkas pengaduan masyarakat yang secara khusus menyoroti dua kegiatan, yakni Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran 2025 dan pekerjaan rabat beton Tahun Anggaran 2026.
Kedatangan H. Sujai tersebut merupakan bentuk kepedulian LKPK dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya Dana Desa yang semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam berkas pengaduan yang disampaikan, LKPK meminta agar dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pada kedua kegiatan tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum. Laporan itu diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
H. Sujai menegaskan bahwa penyampaian laporan pengaduan tersebut merupakan langkah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Menurutnya, setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.
LKPK berharap Unit Tipikor Polres Sampang dapat menelaah materi laporan beserta dokumen pendukung yang telah diserahkan, sehingga apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, dapat diproses sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
Langkah LKPK ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Setiap dugaan penyimpangan perlu diuji melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polres Sampang mengenai tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. (Red)











