Jawa Timur, potretrealita.com – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) di bawah kepemimpinan Direktur Acek Kusuma menyatakan kesiapannya menggelar serangkaian aksi dan menyampaikan laporan kepada sejumlah lembaga penegak hukum di tingkat pusat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan persoalan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan informasi dalam poster resmi APMP JATIM, terdapat dua agenda utama yang telah direncanakan, yakni mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Desember 2026 dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 9 Desember 2026.
Pada Selasa, 8 Desember 2026, APMP JATIM berencana mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan laporan terkait dugaan mega skandal korupsi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
APMP JATIM menyatakan laporan tersebut dimaksudkan agar dugaan persoalan penggunaan anggaran daerah dapat ditelaah dan ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, pada Rabu, 9 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), APMP JATIM berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI.
Dalam agenda tersebut, APMP JATIM juga berencana menyampaikan laporan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI. Laporan itu berkaitan dengan kinerja para penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menangani perkara dugaan skandal korupsi Bank Jatim senilai Rp596 miliar.
Perkara yang menjadi sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit produktif Bank Jatim. APMP JATIM menilai penanganan perkara tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma, melalui agenda yang diumumkan dalam poster tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan-persoalan tersebut ke tingkat pusat untuk mendapatkan perhatian dari lembaga yang berwenang.
Rangkaian agenda ini menjadi bagian dari upaya APMP JATIM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum, khususnya terkait dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Timur.
APMP JATIM berharap KPK dan Kejaksaan Agung RI dapat menerima serta menelaah laporan yang nantinya disampaikan, termasuk melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam penanganan perkara.
Hingga rencana aksi tersebut diumumkan, informasi dalam poster belum memuat tanggapan resmi dari pihak OPD terkait maupun Bank Jatim. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan tetap perlu diuji melalui proses klarifikasi, pemeriksaan, dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
APMP JATIM menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan dorongan agar penanganan dugaan korupsi di Jawa Timur dapat dilakukan secara terbuka, objektif, dan akuntabel. (Red)











