Surabaya, Potretrealita.com – Kawasan Balai Pemuda Surabaya kembali menjadi pusat perhatian dunia seni. Bertempat di teras Kantor Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Jalan Gubernur Suryo No. 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, sejumlah seniman dan akademisi dari berbagai daerah menggelar talk show bertajuk Catatan-Catatan Seni Rupa dan Sekitarnya, Minggu sore (26/4/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar diskusi seni biasa, melainkan menjadi ruang konsolidasi gagasan di tengah memanasnya polemik antara Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dan Pemerintah Kota Surabaya. Konflik mencuat setelah Pemkot membentuk Dewan Kebudayaan Surabaya (DKbS), yang dinilai sejumlah kalangan berpotensi menggeser peran dan eksistensi DKS, sekaligus mengancam keberlangsungan ekosistem ruang seni di Balai Pemuda.
Forum tersebut dihadiri berbagai tokoh seni dari Yogyakarta, Jakarta, Magetan, hingga Surabaya. Sejumlah nama yang hadir antara lain Ketua DKS Krisman Hadi, perupa sekaligus penulis Agus Koechink, mantan Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur periode 2015–2025 Taufik Monyong, Agus Sukamto dari STKWS Surabaya, serta Slamet Gaprax dari kalangan teater.
Kehadiran para tokoh lintas daerah itu menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Surabaya tidak lagi dianggap sebagai masalah lokal, melainkan telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
Dalam pemaparannya, Agus Koechink menegaskan bahwa seni bukan sekadar karya visual yang dipajang, melainkan ruang hidup bagi gagasan dan refleksi sosial.
“Seni adalah ruang hidup bagi gagasan, perasaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali tidak mendapat tempat dalam percakapan sehari-hari. Karena itu, memperbincangkan seni bukan sekadar aktivitas pinggiran, melainkan kebutuhan mendasar dalam menjaga kesehatan budaya sebuah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, diskursus seni menjadi medium penting bagi masyarakat untuk merefleksikan kondisi sosial sekaligus memperkaya perspektif kolektif.
“Seni membuka kemungkinan tafsir yang beragam, dan ketika tafsir itu dipertemukan dalam percakapan, di situlah terjadi pertukaran gagasan yang memperkaya cara pandang bersama,” jelasnya.
Ketua DKS, Krisman Hadi, mengungkapkan bahwa polemik yang tengah terjadi di tubuh DKS kini telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan dewan kesenian seluruh Indonesia.
“Yang terjadi saat ini dengan DKS telah menjadi isu perbincangan di kalangan dewan kesenian di seluruh Indonesia, dan mereka ingin mengetahui sejauh mana situasi yang terjadi di Dewan Kesenian Surabaya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perkembangan konflik tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Masyarakat bisa mengikuti perkembangan yang terjadi dengan cara menggogling, karena semua sudah kami tulis lengkap di sana, mulai dari kronologis, situasi sosial, politik, sampai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan,” terangnya.
Sementara itu, Taufik Monyong menilai bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah membangun komunikasi yang inklusif dan memberdayakan seluruh pelaku seni sebagai bagian dari kekuatan kebudayaan.
“Ada kebutuhan mendasar untuk masyarakat dan seluruh pelaku seni, baik akademik maupun otodidak, untuk digerakkan sebagai kekuatan potensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang dapat berinteraksi terhadap penguatan ekonomi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa lembaga kebudayaan yang dibentuk pemerintah seharusnya menjadi representasi seluruh pelaku seni, bukan sekadar instrumen kebijakan.
“Kelembagaan kesenian apa pun namanya yang akan diciptakan pemerintah harus menjadi representasi seluruh pelaku seni, bukan hanya sekelompok kepentingan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian,” tegasnya.
Menurutnya, lembaga seni tidak boleh hanya dijadikan pelengkap program pemerintah tanpa memberi ruang partisipasi yang setara bagi komunitas seni.
Dalam penutup diskusi, para seniman menyuarakan harapan agar pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan pengendali arah kesenian. Mereka menginginkan ruang kebebasan untuk menggagas ide, merawat ekosistem seni, dan membangun kebudayaan yang relevan dengan tantangan zaman.
Talk show ini menjadi penanda bahwa polemik antara DKS dan Pemkot Surabaya telah berkembang menjadi perdebatan besar mengenai arah kebijakan kebudayaan, posisi independensi lembaga seni, serta masa depan ruang ekspresi seniman di Kota Pahlawan. Jika tidak dikelola secara terbuka dan inklusif, konflik ini dikhawatirkan justru mempersempit ruang hidup kesenian yang selama ini tumbuh di Balai Pemuda. (Red)
