Kota Serang, Potretrealita.com – 14 Januari 2025 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banten secara resmi melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP se-Kota Serang pada tahun anggaran 2020 hingga 2023.
Berdasarkan hasil investigasi dan kajian kelembagaan LSM Triga Nusantara, ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Serang. Dugaan ini semakin menguat dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2023.
Menurut Ketua DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Provinsi Banten, Wahyudin, dugaan korupsi ini melibatkan beberapa modus, antara lain:
1. Penyalahgunaan anggaran Dana BOS dalam kegiatan yang tidak seharusnya dibiayai, seperti kegiatan ekstrakurikuler, asesmen pembelajaran, dan administrasi sekolah selama pandemi, padahal pembelajaran dilakukan secara daring.
2. Dugaan mark-up dalam pengeluaran anggaran, khususnya pada pos langganan daya dan jasa serta pembayaran gaji honorer.
3. Indikasi kelebihan dana salur yang tidak sesuai dengan data Dapodik sekolah penerima BOS.
4. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2023 yang tidak transparan, di mana bendahara BOS tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana yang lengkap serta adanya selisih perhitungan kas tunai yang tidak dapat dijelaskan secara memadai.
Sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, LSM Triga Nusantara menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Tuntutan LSM Triga Nusantara Indonesia:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang diminta memberikan klarifikasi dalam bentuk audiensi dan wawancara dalam waktu 7×24 jam sejak surat ini dikirimkan.
2. Penyampaian bukti pendukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari tahun 2020 hingga 2023.
3. Jika tidak ada tanggapan dalam batas waktu yang diberikan, maka LSM Triga Nusantara akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum dan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan korupsi yang terjadi.
Surat ini juga ditembuskan kepada beberapa instansi terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, BPKP RI, Kementerian Pendidikan RI, serta aparat hukum setempat untuk memastikan kasus ini ditindaklanjuti secara hukum.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Wahyudin – Ketua DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Provinsi Banten
HP/WA: 0812-8229-4400
LSM Triga Nusantara Indonesia tetap berkomitmen untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara serta menegakkan supremasi hukum guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (Mul)
