Menu

Mode Gelap
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Dengar Aspirasi Warga Tanah Kali Kedinding Saat Jum’at Curhat Tim Jihandak Brimob Polda Jatim Evakuasi Temuan Granat Nanas Di Desa Talkandang Situbondo Patroli Samapta Berbagi Bantu 20 Sak Semen Untuk Pembangunan Masjid At Taqwa Situbondo 950 Personel Gabungan Diterjunkan, Polrestabes Surabaya Amankan Demo Ojol Berkas Penggelapan Honor BPD Karang Gayam Masuk Kejari, L-KPK Apresiasi Kinerja Polres Sampang

Jawa Barat · 11 Feb 2025 15:04 WIB ·

Menyoal Premanisme dan Korupsi, Investasi di Jawa Barat Terancam oleh Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat


 Menyoal Premanisme dan Korupsi, Investasi di Jawa Barat Terancam oleh Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat Perbesar

Jawa Barat, Potretrealita.com – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah menyatakan bahwa tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dapat merusak iklim investasi di Jawa Barat. Beliau menegaskan perlunya tindakan hukum terhadap oknum yang mengganggu perusahaan di kawasan industri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia, Panji Ilham Haqiqi, berpendapat bahwa yang lebih membahayakan adalah pejabat yang korupsi. Ia menyatakan bahwa premanisme muncul sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Panji juga menyoroti kasus Bank BJB yang lebih memilih meminjamkan dana ke luar Jawa Barat dan Banten, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab kelangkaan permodalan bagi masyarakat lokal.

Sebagai ahli di bidang investasi, penting untuk memahami bahwa iklim investasi yang kondusif memerlukan stabilitas dan keamanan. Tindakan premanisme oleh oknum ormas memang dapat mengganggu operasional perusahaan dan menurunkan minat investor. Namun, pernyataan Panji Ilham Haqiqi juga menyoroti masalah mendasar yang tidak boleh diabaikan. Korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan perbankan yang tidak mendukung pengusaha lokal dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya memicu munculnya premanisme.

Kasus Bank BJB yang lebih memilih menyalurkan pinjaman ke luar daerah menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara-cara yang tidak legal.

Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain penegakan hukum terhadap tindakan premanisme, pemerintah daerah juga harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan memastikan bahwa kebijakan perbankan mendukung pengusaha daerah. Dengan demikian, akar masalah dapat ditangani, dan stabilitas ekonomi serta sosial dapat terwujud. (Mul)

Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

RAMPAS Gelar Edukasi Literasi Keuangan dan Perlindungan Perempuan di Surabaya, Dorong Kesetaraan dan Pencegahan KBG

28 November 2025 - 01:36 WIB

Polresta Malang Kota Gandeng UMM Gencarkan Roadshow Anti-Bullying

27 November 2025 - 23:01 WIB

Polisi Bersihkan Tempat Ibadah dan Rumah Warga Terdampak Abu Vulkanik Semeru

27 November 2025 - 22:57 WIB

Dialog Literasi Kebangsaan STIK Angkat Isu Etika Moral dalam Transformasi Birokrasi Polri

27 November 2025 - 22:53 WIB

Pelayanan Polri Terhadap Unjuk Rasa Lebih Adaptif, Wakapolri: “Semua Berbasis Kajian, Riset, dan Masukan Publik”

27 November 2025 - 22:49 WIB

Tutup Apel Kasatwil 2025, Wakapolri: Titik Awal Ekspektasi Publik Agar Polri Semakin Humanis dan Responsif

27 November 2025 - 22:44 WIB

Trending di Jakarta
error: Content is protected !!