Sampang, potretrealita.com – Guru merupakan seuah profesi yang sangat mulia untuk mendidik anak bangsa. Tentunya setiap guru memiliki hak dan kewajiban. Dalam kewajibannya, seorang guru harus mendidik setiap muridnya. Dalam haknya, setiap guru mendapatkan gaji. Meskipun hanya sebagai guru tidak tetap (GTT).
Namun nasib kurang baik menimpa seorang GTT yang melaksanakan tugasnya di SDN Tamberu Barat 1 Kecamatan Sokobenah, Kab Sampang bernama Wako Wadidi.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya Wako Wadidi berhak mendapatkan gajinya sebesar Rp. 750.000 perbulan. Namun, dalam kenyataannya, ia hanya menerima Rp. 400.000 perbulannya.
Lenyapnya gaji Wako Wadidi senilai Rp. 350.000 perbulan itu, diduga ditilap atau disunat oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) ditempatnya mengajar. Ia menjelaskan bahwa, gajinya berkurang sejak tahun 2022 hingga Oktober 2023.
Mendapati haknya raib secara misterius, Wadi Wakoki meminta bantuan kepada seorang lawyer bernama Hendra. Secara terpisah, Hendrayana membenarkan adanya keluhan dari seorang guru yang gajinya disunat oleh oknum Kepala Sekolah.
“Sebagai GTT yang memiliki nomor unit pendidik dan kependidikan (NUPTK), Wako Wadidi mengaku bahwa gajinya dianggarkan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Namun yang diterima justru tidak sesuai dari penganggaran,” jelasnya.
“Di dalam Penganggaran ini, tercantum tanda terima gaji yang diterima oleh Wako Wadidi sebesar Rp. 750.000. Disitu sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga bendahara. Selanjutnya klien kami disuruh tanda tangan,” tuturnya.
Tapi setelah ditelusuri, yang ditandatangani bukanlah pengajuan, melainkan tanda terima. Sehingga, Hendrayana beranggapan bahwa dokumen tersebut dibuat untuk kebutuhan surat pertanggungjawaban (SPJ).
“Di situ ada pemotongan sebesar Rp 350 Ribu. ini dilakukan secara masif sejak 2022. Kami melaporkan perkara ini ke Polres Sampang akibat ulah oknum Kepala sekolah Tamberu Barat 1 itu,” sambungnya.
Hendra juga menambahkan, seharusnya Wako Wadidi ini mendapat penghargaan karena berhasil mengungkap kebobrokan disektor pendidikan.
“Namun, dia justru mendapat intimidasi, cacian dan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Bahkan, Wako diminta untuk mundur dari jabatannya. Inilah yang perlu kita perbaiki di Sampang,” ungkapnya.
Hendra juga berharap agar perkara ini menjadi atensi dari pemerintah daerah dan legislatif. Sebab, tidak menutup kemungkinan terdapat hal serupa yang dialami oleh tenaga pendidik di beberapa lembaga pendidikan lain. (Tim)
