Bogor, potretrealita.com — Penggeledahan maraton Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga instansi vital Pemkab Bogor—Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan—kini memasuki babak baru di tingkat pengawasan publik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) memastikan serangkaian tindakan hukum di daerah tidak boleh meredup begitu saja di meja penyidik.
Sebagai bentuk pengawasan independen dan tekanan publik (social control), LSM Trinusa resmi menjadwalkan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, pada Kamis, 10 September 2026, mulai pukul 08.00 WIB.
*Membongkar Segitiga Basah hingga ke Pusat*
Penyitaan beroper-koper dokumen serta barang bukti elektronik dari sektor penerimaan daerah (Bappenda), manajemen ASN (BKPSDM), dan anggaran pendidikan (Disdik) memperkuat indikasi adanya skema kejahatan birokrasi yang saling mengunci.
Namun, penggeledahan fisik di lapangan hanyalah langkah awal. LSM Trinusa menilai potensi intervensi dan kelambatan penetapan tersangka menjadi ancaman nyata apabila kasus ini tidak dikawal secara agresif oleh masyarakat.
*Poin Tuntutan Aksi Investigatif LSM Trinusa*
Melalui aksi massa mendatangi markas antirasuah, LSM Trinusa membawa tiga tuntutan krusial:
Buka Hasil Forensik Digital & Dokumen:
Mendesak KPK transparan menyampaikan perkembangan analisis terhadap koper bukti dan barang elektronik yang disita dari Bappenda, BKPSDM, dan Disdik Bogor.
Seret Aktor Intelektual (Brainware): Menuntut penyidik tidak berhenti pada pejabat pelaksana di daerah, melainkan mengejar penentu kebijakan tertinggi yang memberi instruksi serta menikmati aliran dana (follow the money).
Segera Tetapkan Tersangka Tanpa Pandang Bulu: Meminta KPK mengumumkan status hukum para pihak terkait guna menutup celah pengondisian berkas atau intimidasi terhadap saksi kunci di internal Pemkab Bogor.
Komitmen Pengawasan Tuntas
Aksi konsolidasi massa pada 10 September mendatang dirancang sebagai momentum pembuktian bahwa publik Bogor menolak kompromi terhadap praktik jual-beli jabatan maupun manipulasi anggaran publik.
”LSM Trinusa siap berdiri di garis depan untuk mengawal, mengawasi, dan mendesak KPK bergerak cepat tanpa tebang pilih. Bogor yang bermartabat hanya bisa berdiri di atas birokrasi yang bersih dari korupsi,” tegas Ketua DPC LSM Trinusa Bogor Nurdin. (Tim)
SALAM WARAS ! SALAM TRINUSA ! SALAM NUSANTARA !
