Tangerang Selatan, Potretrealita.com – Audiensi antara DPD LSM Trinusa Banten dan pihak SMK Nusantara II Kesehatan di Kecamatan Ciputat Timur berakhir tanpa kesepahaman. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (10/6/2026) itu digelar untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pungutan terhadap peserta didik serta transparansi pengelolaan anggaran sekolah.
Ketua DPD LSM Trinusa Banten, Wahyudin, mengungkapkan bahwa pihaknya datang dengan membawa sejumlah data dan dokumen yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak sekolah. Namun, suasana audiensi disebut berubah tegang setelah terjadi adu argumentasi yang berujung pada dugaan tindakan intimidatif dari sejumlah oknum internal sekolah.
“Kami datang membawa data dan meminta klarifikasi. Namun yang kami terima justru sikap emosional, bahasa yang tidak pantas, dan tindakan yang kami nilai sebagai intimidasi terhadap fungsi kontrol sosial masyarakat,” ujar Wahyudin.
Di tengah polemik tersebut, Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diketahui telah menerbitkan Surat Nomor 400.3/447-CADIN Tangkotsel/2026 tertanggal 12 Juni 2026 tentang Teguran dan Permintaan Klarifikasi atas Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala SMK Kesehatan Nusantara II.
Dalam surat tersebut, KCD meminta pihak sekolah memberikan penjelasan terkait dasar hukum, mekanisme, tujuan, serta pengelolaan dana yang dipungut dari peserta didik sebesar Rp100.000. Selain itu, sekolah juga diminta menghentikan sementara pengumpulan dana apabila belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga proses verifikasi selesai dilakukan.
KCD menegaskan bahwa setiap bentuk penggalangan dana yang melibatkan orang tua atau wali murid harus bersifat sukarela, transparan, akuntabel, tidak mengikat, dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap peserta didik yang tidak memberikan kontribusi.
Menurut Wahyudin, saat audiensi berlangsung pihak sekolah menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah selesai di tingkat KCD. Namun, terbitnya surat teguran dan permintaan klarifikasi tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan administratif masih berjalan dan belum dapat dianggap selesai.
LSM Trinusa menilai penolakan terhadap dialog terbuka serta adanya dugaan intimidasi dalam audiensi semakin memperkuat pentingnya pengawasan terhadap tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Atas peristiwa tersebut, DPD LSM Trinusa Banten menyatakan akan menempuh langkah hukum dan administratif dengan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Inspektorat, serta Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar seluruh dugaan pelanggaran dapat diperiksa secara objektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tidak akan berhenti hanya karena intimidasi. Justru ketika klarifikasi ditolak dan kritik direspons dengan kemarahan, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan mengawal persoalan ini hingga tuntas,” tegas Wahyudin.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMK Nusantara II Kesehatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan LSM Trinusa Banten maupun isi surat klarifikasi yang diterbitkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. (Mul)
