Sampang, Potretrealita.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan di Kabupaten Sampang. Pasalnya, distribusi menu oleh Yayasan Darun Najah Jrengik diduga melanggar ketentuan standar gizi dan aturan distribusi yang telah ditetapkan dalam juknis SPPG.
Keluhan muncul dari sejumlah wali murid setelah mengetahui bahwa menu hari Jumat (31/10/2025) dikirim bersamaan dengan menu hari Sabtu, atau istilahnya “diropel.” Selain itu, kualitas menu yang diterima siswa dinilai tidak memenuhi standar gizi seimbang untuk anak sekolah.
Berdasarkan dokumentasi dan keterangan wali murid, menu hari Jumat berisi:
2 potong ayam goreng tepung kecil
3–4 buah anggur
2 irisan timun
Roti burger kemasan tanpa isian protein memadai
Minuman sari kacang hijau
Sementara menu hari Sabtu yang seharusnya berbeda, justru dikirim bersamaan pada hari Jumat dan hanya berisi:
Snack ringan gandum
Roti kemasan
Susu kotak UHT kecil
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI). Mereka menilai adanya indikasi pelanggaran serius dalam pelaksanaan program MBG di Sampang, termasuk pengurangan menu dan minimnya unsur gizi.
“Ini pelanggaran serius, ada ropel menu, unsur gizi minim, anak-anak hanya diberi snack dan roti. Kalau Satgas MBG diam saja, kami akan laporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat,” tegas Arif, perwakilan GASI, Jumat malam (31/10/2025).
Menurut GASI, komposisi menu yang diberikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) MBG, yang mewajibkan adanya kombinasi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan minuman sehat dalam setiap porsi makanan.
“Protein hewani sangat minim, sayur hanya dua irisan timun, dan buah pun tidak proporsional. Ini jauh dari standar program pemerintah. Anggarannya besar, tapi nilai gizinya tipis. Ini indikasi kuat pengurangan hak siswa,” tambah Arif.
GASI juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Satgas MBG Kabupaten Sampang yang diketuai oleh Wakil Bupati Achmad Mahfud. Mereka mendesak agar Wabup turun langsung mengecek penyedia dan memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mendesak Wabup Achmad Mahfud bertindak cepat, jangan biarkan pelanggaran ini jadi budaya,” ucap Arif.
Untuk menampung berbagai laporan serupa, GASI membuka Posko Aduan MBG bagi wali murid dan sekolah di Sampang yang mengalami kejadian sejenis. Selain itu, mereka memastikan akan mengawal temuan ini hingga tuntas dan siap membawa persoalan tersebut ke:
✅ Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat
✅ Aparat Penegak Hukum (APH) bila ditemukan indikasi kerugian negara.
Aktivis mengingatkan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jika menu yang disajikan justru bermasalah, maka tujuan besar negara akan gagal tercapai.
“GASI memberi waktu kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan ini. Jika tidak ada langkah konkret, awal pekan depan kami akan melayangkan surat resmi ke BGN pusat,” pungkas Arif. (Red)
