Bogor, potretrealita.com – 22 November 2026. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) resmi melayangkan surat konfirmasi, klarifikasi administratif, sekaligus somasi terbuka Nomor 104/KLF-SMS/DPN-TRINUSA/XI/2026 terkait tata kelola jaringan utilitas telekomunikasi dan dugaan potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor.
Surat ditandatangani oleh Deputi Investigasi DPN sekaligus Ketua DPD LSM TRINUSA Provinsi Banten, *Wahyudin*, diketahui Sekretaris Jenderal DPN LSM TRINUSA, *Panji Ilham Haqiqi*, dan ditujukan kepada empat pihak:
1. Direktur PT Ekamas Mora Republik, Tbk (MyRepublic)
2. Kepala DPUPR Kabupaten Bogor
3. Kepala Bappenda Kabupaten Bogor
4. PPK Kegiatan Pembuatan Peta Jaringan Utilitas DPUPR Kabupaten Bogor
*Penertiban Jalan, Petanya Belum Ada*
Langkah ini berangkat dari ketidaksinkronan yang janggal. Sejak awal September 2025, Pemkab Bogor melalui DPUPR gencar memutus dan menurunkan kabel udara ke bawah tanah di sejumlah ruas strategis.
Namun dokumen Uraian Singkat Pekerjaan DPUPR tertanggal 1 September 2026 justru menunjukkan paket *”Pembuatan Peta Jaringan Utilitas pada Ruas Jalan Kabupaten Wilayah Kecamatan Cibinong” senilai Rp80 juta dari APBD TA 2026 baru dianggarkan*, dengan pengakuan bahwa penyelenggaraan utilitas selama ini belum terintegrasi dan belum terdokumentasi dengan baik.
“Penertiban dan ekspansi jaringan operator tanpa basis data peta utilitas yang valid berisiko menimbulkan galian tumpang tindih, kerusakan jalan, hingga ketidakmampuan daerah menghitung secara akurat bentangan kabel serta titik tiang yang menjadi objek perizinan dan penerimaan daerah,” tegas Wahyudin.
*4 Sorotan Tajam: Izin, PAD, Subjek Hukum, dan Integritas*
Di saat bersamaan, PT Ekamas Mora Republik, Tbk mengajukan permohonan izin penempatan jaringan kabel fiber optik bawah tanah sepanjang *2.740 meter di ruas Jl. Ciawi-Benda* kepada BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat, yang dijadwalkan ekspose dan survei lapangan pada 7 Oktober 2026.
LSM TRINUSA mencatat 4 poin krusial yang wajib dibuka ke publik:
*1. Kewenangan Berlapis dan Batas Klaim PAD*
Ruas Jl. Ciawi-Benda berstatus jalan nasional di bawah BBPJN, sehingga kontribusi finansialnya tunduk pada PNBP pusat. Namun verifikasi menyeluruh mutlak diperlukan terhadap seluruh bentangan jaringan yang melintasi jalan kabupaten dan Barang Milik Daerah agar tidak terjadi potensi kehilangan PAD.
*2. Belum Ada Pos Retribusi yang Jelas*
Dalam Perbup Bogor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, belum tercantum jenis retribusi khusus pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas telekomunikasi. Objek terdekat adalah Retribusi Jasa Usaha “Pemanfaatan Aset Daerah” dengan target *Rp10,78 miliar pada TA 2026*, sehingga perlu kejelasan dasar tarif dan siapa perangkat daerah pemungutnya.
*3. Nama Badan Hukum Berbeda, Wajib Diklarifikasi*
Terdapat perbedaan pencantuman nama badan hukum antara “PT Ekamas Mora Republik, Tbk” pada surat permohonan dan “PT Ekamas Mora Telematika, Tbk” pada surat undangan BBPJN. Ini wajib diklarifikasi demi kepastian tanggung jawab hukum dan fiskal.
*4. Kepatuhan Antikorupsi*
Sejalan klausul pakta integritas dalam Surat Kuasa korporasi Nomor 327/SK-EMR/IX/2026, seluruh proses pengurusan izin, BAST, hingga bukti pembayaran resmi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan tanpa celah penyimpangan.
*Tenggat 7 Hari Kerja, Jika Diam Kami Lanjut*
Dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan hak atas informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008, LSM TRINUSA meminta jawaban tertulis beserta dokumen pendukung, termasuk _as-built drawing_, daftar izin, rincian setoran PNBP maupun retribusi daerah, serta laporan realisasi penerimaan Triwulan I-III TA 2026, paling lambat *7 hari kerja sejak surat diterima.*
Apabila tidak ada tanggapan yang memadai, LSM TRINUSA siap menempuh jalur konstitusional lanjutan: laporan ke Inspektorat Kabupaten Bogor dan Ombudsman RI, RDP bersama DPRD Kabupaten Bogor, sengketa informasi ke Komisi Informasi, hingga laporan ke aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana.
“Kami tidak menuduh. Kami meminta dibuka. Kalau bersih, tunjukkan dokumennya. Kalau ada kebocoran PAD, jangan biarkan rakyat yang menanggung rugi,” pungkas Wahyudin. (Tim)











