Sampang, potretrealita.com – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun 2025 dari alokasi Dana Desa di Desa Kalangan Parao, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, diduga penuh kejanggalan dan terdapat mark-up anggaran yang fantastis.
Program yang dikelola melalui Bumdes tersebut berupa pembuatan kandang beserta pengadaan kambing. Namun, hitungan di atas kertas dengan hitungan di lapangan jauh berbeda.
Keterangan mengejutkan justru datang dari tokoh sekaligus warga yang menyatakan diri sebagai mentor atau pengendali PJ Kades setempat.
Kepada wartawan, mentor tersebut menerangkan bahwa program Ketapang berupa Bumdes memang ada, berupa kandang sekaligus kambing sebanyak *19 ekor*.
Ia menambahkan dengan rinci, estimasi harga per ekor kambing sekitar *Rp 2 Juta*, rincian pembuatan kandang sekitar *Rp 25 Juta*, dan biaya tukang sebanyak *5 orang* dengan estimasi waktu *dua minggu* dengan gambaran upah per orang sebesar *Rp 150 Ribu*.
Jika dihitung, total riil program tersebut hanya sekitar *Rp 73,5 Juta*.
Namun, diketahui pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Dana Desa Kalangan Parao, penyertaan modal pada program tersebut sebesar *Rp 164 Juta*.
Artinya, terdapat selisih hampir separuh dari nilai penyertaan modal yang di-LPJ-kan, yakni sebesar *Rp 90,5 Juta*.
“KAMBINGNYA ADA, TAPI UANGNYA KEMANA?”
Warga mempertanyakan, kemana larinya selisih Rp 90,5 Juta tersebut? Apakah masuk untuk biaya operasional lain yang tidak pernah dijelaskan? Ataukah sengaja digelembungkan untuk memperkaya pihak tertentu?
“Kambingnya memang ada, kandangnya ada. Tapi kalau hitungannya cuma Rp 73 juta, kenapa di LPJ Rp 164 juta? Yang Rp 90 juta itu kemana? Ini yang harus dijelaskan PJ Kades,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, PJ Kades Kalangan Parao belum memberikan keterangan resmi terkait selisih anggaran tersebut.
Jika selisih Rp 90,5 Juta itu terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ini bukan lagi salah hitung, ini dugaan pidana:
1. TIPIKOR – Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
> Memperkaya diri sendiri / orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
> *Unsur:* Ada perbuatan mark-up Rp 90,5 Juta, ada kerugian negara (Dana Desa adalah uang negara), ada yang diuntungkan.
2. TIPIKOR – Pasal 3 UU Tipikor
> Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri / orang lain.
> *Unsur:* PJ Kades dan pengendali (mentor) menggunakan kewenangan mengelola Dana Desa untuk menggelembungkan harga kambing, kandang, dan upah tukang.
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 & Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
> Pengelolaan Dana Desa wajib transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
> *Pelanggaran:* LPJ Rp 164 Juta tidak sesuai realisasi Rp 73,5 Juta. Itu melanggar asas akuntabilitas dan tertib anggaran. LPJ fiktif.
4. PEMALSUAN DOKUMEN / LPJ FIKTIF*
*KUHP Pasal 263 jo Pasal 264
Jika kuitansi pembelian kambing, nota kandang, dan daftar upah tukang dibuat dengan harga yang digelembungkan, maka dokumen LPJ tersebut adalah palsu.
5. PENGGELAPAN DALAM JABATAN*
*KUHP Pasal 372 jo Pasal 374
Jika selisih Rp 90,5 Juta itu ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi / kelompok, bukan untuk Bumdes, maka itu penggelapan dalam jabatan.
6. Jika Ada Fee / Setoran ke Atas
Jika ada aliran dana dari selisih itu ke oknum Kecamatan / Dinas PMD, maka masuk *Pasal 5 & Pasal 12 UU Tipikor (Suap / Gratifikasi). (Red)
