Bekasi, potretrealita.com – 9 November 2026. Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (DPN LSM TRINUSA) bersama LBH Trinusa secara resmi menyampaikan pengaduan dan permohonan pemeriksaan keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan pelanggaran kewajiban penjamin oleh PT Dunlian International Indonesia dan penjaminnya, China Railway 11 Bureau Group Corporation (CRCC).
Langkah tegas ini diambil berlandaskan komitmen LSM TRINUSA dalam mengawal kedaulatan hukum di bidang keimigrasian serta menjalankan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Fakta dan Temuan Resmi
Berdasarkan investigasi dan penelusuran dokumen resmi yang dilakukan oleh DPN LSM TRINUSA, ditemukan sejumlah kejanggalan substansial:
1. Dugaan Penyalahgunaan Peruntukan ITAS: Tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok—Bao Yipeng, Li Zhongchun, dan Zhang Changle—tercatat sebagai pemegang saham dan/atau menduduki jabatan Direktur dan Komisaris di PT Dunlian International Indonesia (PT PMA). Namun, dokumen ITAS kelima WNA tersebut justru mencantumkan aktivitas pekerjaan (Employment) dengan penjamin pihak lain (CRCC) dan jabatan teknis seperti Chief Engineer, Quality Control Manager, dan General Site Manager.
2. Tidak Melaporkan Perubahan Jabatan dan Penjamin: Tidak ada data yang menunjukkan bahwa kedudukan mereka di PT Dunlian dilaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat sebagai bentuk perubahan pekerjaan maupun penjamin. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 huruf a Jo. Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Sorotan atas Jenis Paspor: Paspor kelima WNA tersebut berjenis “Passport for Public Affairs”. Pihak Imigrasi didesak untuk memverifikasi kesesuaian paspor tersebut dengan aktivitas bisnis komersial di Indonesia.
Pernyataan Sikap LSM TRINUSA
Wahyudin, tim Investigasi DPN LSM TRINUSA, didampingi Yan Batara, S.H. selaku Direktur Utama LBH Trinusa, menegaskan bahwa izin tinggal merupakan bentuk kepercayaan bersyarat dari negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
”Izin tinggal adalah kepercayaan negara yang berazaskan kepatuhan hukum, bukan sekadar formalities di atas kertas. Apabila ditemukan indikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya, maka tindakan tegas sesuai aturan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami tidak ingin pengaduan ini berhenti sekadar menjadi arsip.”
Poin-Poin Tuntutan kepada Ditjen Imigrasi:
Melalui Surat Pengaduan Resmi Nomor 072/SP/DPN-LSM-TNI/XI/2026, DPN LSM TRINUSA memohon kepada Direktur Jenderal
Imigrasi untuk:
1. Melakukan Pemeriksaan & Menindaklanjuti: Menugaskan unit pengawasan dan penindakan keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi dan Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait.
2. Pemeriksaan Fisik & Dokumen: Memanggil serta memeriksa 5 WNA terlampir (Bao Yipeng, Li Zhongchun, Zhang Changle, Li Min, Wu Long) dan pemegang saham Jiang Jin, serta jajaran pengurus CRCC dan PT Dunlian.
3. Penerapan Sanksi Administratif Hingga Pidana: Menggunakan kewenangan Pasal 75 UU Keimigrasian berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (pembatasan, pembatalan izin tinggal, hingga deportasi), serta melimpahkan perkara ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi apabila ditemukan unsur pidana keimigrasian.
4. Penundaan / Pembekuan Izin: Tidak memutuskan permohonan perpanjangan, alih status, atau penerbitan izin tinggal baru bagi kelima WNA tersebut sebelum pemeriksaan ini tuntas.
5. Tanggapan Tertulis: Memberikan tanggapan resmi secara tertulis atas laporan pengaduan ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat diterima.
DPN LSM TRINUSA menegaskan bahwa apabila dalam jangka waktu yang patut laporan ini tidak ditindaklanjuti secara konkret, LSM TRINUSA akan membawa dan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Ombudsman Republik Indonesia serta menembuskan persoalan ini ke Komisi III DPR RI. (Mul)
