Surabaya, potretrealita.com – Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, puluhan massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) menggelar Aksi Demonstrasi Jilid 5 di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Aksi ini membawa gelombang kemarahan publik atas ambruknya akuntabilitas tata kelola keuangan Pemprov Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa.
Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma, dalam orasinya menegaskan bahwa Gedung Negara Grahadi yang seharusnya menjadi simbol marwah kepemimpinan rakyat Jawa Timur justru tercoreng oleh borok sistemik dan kebocoran anggaran hingga triliunan rupiah.
“Tepat di hari Sumpah Pemuda, kami pemuda dan mahasiswa Jawa Timur bersumpah untuk tidak diam! Jawa Timur bukan kerajaan korupsi. Rezim pembiaran atas gurita korupsi, dana hibah fiktif, hingga temuan BPK harus segera diusut tuntas tanpa pandang bulu,” tegas Acek Kusuma di tengah massa aksi.
*Akumulasi Skandal & Temuan BPK RI TA 2025*
Dalam aksinya, APMP JATIM menyoroti berbagai skandal besar yang mencuat selama era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, yang diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jatim Tahun Anggaran 2025. Beberapa poin krusial yang disuarakan meliputi:
1. *Skandal Perbankan & BUMD*: Mendesak Kejati Jatim untuk mengawal total dan mengusut tuntas Sprinlidik korupsi Bank Jatim senilai Rp596 Miliar serta skandal kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta senilai Rp569 Miliar.
2. *Korupsi Dana Hibah & Pungli:* Menuntut pengusutan skandal dana hibah Pokir DPRD Jatim yang disidik KPK serta praktik pungutan liar (pungli) di Dinas ESDM.
3. *Temuan BPK RI TA 2025 yang Mangkrak:*
– Pemutusan kontrak Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dungus tanpa denda dan jaminan pelaksanaan senilai Rp1,98 Miliar yang belum dicairkan.
– Kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pada puluhan paket proyek konstruksi (Belanja Barang/Jasa, Gedung, Jalan, dan Irigasi) mencapai belasan miliar rupiah.
– Penyimpangan dana hibah KONI Jatim TA 2025 yang dipakai lintas tahun 2026 senilai Rp5,45 Miliar, serta mark-up/editan bukti ongkos kirim DAK Sekolah Swasta senilai Rp1,05 Miliar.
– Pemborosan anggaran sewa komputer/laptop di Sekretariat DPRD Jatim senilai Rp849 juta serta kerja sama swakelola SMA Double Track ITS senilai Rp10,39 Miliar yang dinilai tidak efisien dan bermasalah.
4. *Ribuan LPJ Hibah Mangkrak:* Meminta audit total dana hibah era Khofifah, serta memproses hukum 14 lembaga penerima hibah (Biro Kesra & Dindik) yang mangkir menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) senilai Rp11,55 Miliar.
5. *Gagalnya Pembinaan Kepala Daerah:* Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah kepala daerah di Jawa Timur dinilai sebagai bukti nyata gagalnya fungsi pembinaan dan pengawasan dari tingkat provinsi.
*Enam Tuntutan Tegas APMP JATIM*
Mengusung semangat Sumpah Pemuda, APMP JATIM menyampaikan 6 tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan pemerintah:
1. Kawal total Sprinlidik kasus korupsi Bank Jatim Rp596 Miliar dan seret aktor intelektual di lingkaran elit Pemprov Jatim.
2. Sapu bersih korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim dan praktik pungli di Dinas ESDM.
3. Audit total seluruh dana hibah era Khofifah dan proses hukum lembaga yang mangkir LPJ.
4. Desak pengembalian kerugian negara atas kekurangan volume proyek fisik dan pemborosan anggaran di berbagai dinas.
5. Evaluasi total pemborosan sewa komputer DPRD dan program SMA Double Track.
6. Mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, atas dugaan kelalaian struktural dan pembiaran terstruktur terhadap gurita korupsi di birokrasi.
Aksi Jilid 5 ini ditutup dengan pernyataan sikap bahwa pemuda Jawa Timur akan terus turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih besar apabila aparat penegak hukum lamban dalam menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran uang rakyat di Jawa Timur. (Red)
