Makassar, potretrealita.com — 28/10/2026. Pelayanan publik di lingkup instansi pemerintah kembali menuai sorotan tajam. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Sulawesi Selatan secara resmi melayangkan kecaman keras terhadap buruknya kualitas pelayanan serta rendahnya transparansi di *Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan*.
Ketua DPW LSM Trinusa Sulsel, Drs. Sadikin, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh birokrasi dinas tersebut terhadap kedatangan lembaga kontrol sosial yang membawa aspirasi masyarakat terkait permohonan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
*Kronologi Kunjungan: Pelayanan Buruk dan Kehadiran “Orang Luar” yang Mencurigakan*
Drs. Sadikin membeberkan kronologi lengkap ihwal kedatangan pihaknya ke Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang berujung pada perlakuan tidak menyenangkan.
Pada kunjungan awal, pihak LSM Trinusa belum berhasil menemui pejabat terkait dengan alasan kesibukan di luar kantor.
Namun, pada kunjungan pekan berikutnya, rombongan DPW LSM Trinusa Sulsel diterima oleh seorang pegawai wanita di ruang tamu saat bermaksud mengkoordinasikan aspirasi terkait pertambangan rakyat.
Pegawai tersebut sempat menyatakan akan menyampaikan maksud kedatangan tersebut kepada Kepala Bidang (Kabid) yang menangani sektor pertambangan.
Namun, alih-alih mendapatkan kepastian pelayanan setelah menunggu sekitar 10 menit, situasi berubah janggal.
Pegawai yang bersangkutan kembali menemui rombongan dan menyampaikan alasan yang kontradiktif bahwa sang Kabid sedang melaksanakan rapat pansus di Jakarta.
Kejanggalan semakin memuncak ketika sosok yang keluar menemui dan menghadapi perwakilan LSM Trinusa justru *bukan merupakan pejabat atau pegawai resmi Dinas ESDM*, melainkan *oknum warga sipil dari luar instansi* yang dinilai sangat memahami teknis pertambangan.
“Kami datang secara baik-baik membawa mandat aspirasi masyarakat penambang rakyat. Namun yang kami temui justru pelayanan yang sangat buruk dan tidak profesional. Awalnya dikatakan Kabid sedang rapat pansus di Jakarta, tetapi yang kemudian menemui kami justru orang luar yang bukan pegawai dinas, namun sok tahu soal urusan tambang dan bernada mengintimidasi,” tegas Drs. Sadikin.
Keberadaan pihak non-pegawai yang ikut campur dan diduga melontarkan intimidasi verbal di dalam instansi pemerintahan ini memicu kecurigaan besar akan adanya “orang dalam” atau makelar birokrasi yang memonopoli akses informasi di Dinas ESDM Sulsel.
*Indikasi Monopoli WPR dan Langkah Tegas ke APH*
LSM Trinusa Sulsel menduga kuat ada praktik tebang pilih, ketertutupan informasi, serta indikasi monopoli dalam pengelolaan dan penetapan WPR di Sulawesi Selatan, yang sengaja menutup ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh IPR secara legal, adil, dan transparan.
Melihat bobroknya standar pelayanan publik serta dugaan keterlibatan pihak luar di lingkungan kantor pemerintah, DPW LSM Trinusa Sulawesi Selatan menegaskan tidak akan tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum formal.
“Karena tidak ada niat baik, keterbukaan, serta jawaban resmi yang profesional dari Dinas ESDM Provinsi Sulsel, kami pastikan *LSM Trinusa DPW Sulsel akan segera melayangkan laporan dan aduan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH)*.
Langkah ini harus diusut tuntas agar tidak ada lagi praktik-praktik kotor yang merugikan hak-hak masyarakat penambang di Sulawesi Selatan,” pungkas *Drs. Sadikin*. (Mul)
