Surabaya, potretrealita.com – Dugaan aksi predator seksual yang melibatkan oknum guru di SMAN 19 Surabaya memicu gelombang amarah publik. Hari ini, Pintu gerbang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Genteng Kali bergetar oleh keprihatinan mendalam dan kemarahan publik pada Rabu (16/9/2026).
Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh puluhan massa Gagak Hitam bersama LSM ABABIL (Anak Bangsa Berjiwa Intelektual) di bawah komando H. Bakri bukan sekadar aksi protes biasa. Gerakan ini merupakan puncak gunung es dari runtuhnya moralitas di institusi pendidikan formal. Sasarannya tegas membongkar borok moral oknum guru di SMAN 19 Surabaya yang diduga kuat bertindak sebagai predator seksual terhadap anak didiknya sendiri.
Sambil membentangkan spanduk mencolok bertuliskan “Kebiri Pelaku Predator Homosexual”, massa menyuarakan kegelisahan para orang tua murid.
Dalam orasinya yang berapi-api di depan publik, H. Bakri mendesak pemerintah untuk segera turun tangan memutus mata rantai kekerasan seksual di sekolah sebelum jatuh lebih banyak korban.
“Kita harus melindungi generasi muda bangsa dari para predator berkedok pendidik ini! Jika tidak ditindak tegas secara hukum dan diberikan hukuman kebiri, moral institusi pendidikan kita hancur, dan anak-anak kita dalam bahaya besar!” tegas H. Bakri menggunakan pengeras suara di tengah kawalan ketat pihak kepolisian.
H. Bakri mengkritik keras lambatnya respons birokrasi dalam menangani kasus yang mencoreng dunia pendidikan ini.
“Jangan tunggu sampai korban makin berjatuhan baru ada tindakan nyata! Kita ke sini meminta perlindungan total untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa, dari cengkeraman predator bermodus tenaga pendidik. Pelaku harus dikebiri dan ditindak tegas tanpa kompromi!” tegas H. Bakri di hadapan massa aksi.
Kepala Dinas Menghilang di Saat Krisis. Sayangnya, jeritan dan tuntutan keadilan dari masyarakat ini seolah membentur dinding kosong. Di tengah desakan massa yang menuntut transparansi dan langkah konkret, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur justru tidak ada di tempat. Keabsenan pucuk pimpinan dinas ini memicu kekecewaan mendalam bagi para demonstran yang menilai pihak kedinasan kurang responsif dan lambat dalam menyikapi darurat moral di sekolah publik.
Massa menilai, lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman, kini justru beralih fungsi menjadi tempat yang mengerikan akibat ulah oknum yang tidak bermoral. Absennya Kepala Dinas di saat massa menuntut kepastian hukum memicu kritik tajam bahwa pihak berwenang seolah sengaja menutup mata dan menghindar dari tanggung jawab moral mereka.
Aksi unjuk rasa ini membawa pesan peringatan keras bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur: jika tidak ada tindakan konkret, cepat, dan transparan untuk membersihkan sekolah dari oknum predator, gelombang massa yang lebih besar dipastikan akan kembali turun ke jalan.
Massa menegaskan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan terus mengawal kasus dugaan predator seksual di SMAN 19 Surabaya ini sampai ada sanksi pemecatan, penahanan, hingga penerapan hukuman kebiri yang setimpal bagi oknum yang bersangkutan. (Red)
