Surabaya, Potretrealita.com – Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya menyoroti maraknya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan, khususnya di bagian belakang. Kendaraan tanpa identitas tersebut dinilai kerap terindikasi berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, mengungkapkan hal itu saat menjadi narasumber dalam Program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya dengan topik “Setuju atau Tidak Polisi Menilang Kendaraan Tanpa Plat Nomor?”.
Menurut Galih, dalam beberapa waktu terakhir ditemukan modus pelanggaran lalu lintas dengan cara melepas pelat nomor belakang kendaraan agar tidak terdeteksi kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
“Yang sering tidak dipasang oleh masyarakat adalah pelat nomor bagian belakang. Itu jelas tidak bisa tercapture oleh kamera ETLE, sehingga harus dilakukan penindakan manual,” ujar Galih, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, modus tersebut menjadi celah bagi terduga pelaku kejahatan untuk mengelabui teknologi kepolisian demi menghindari jeratan hukum. Oleh karena itu, Polrestabes Surabaya dalam waktu dekat akan menggelar operasi gabungan skala besar untuk menindak tegas pengendara motor yang tidak dilengkapi pelat nomor kendaraan.
“Selama ini kita menggunakan paradigma baru dengan memanfaatkan teknologi ETLE. Namun, untuk pelanggaran pelat nomor yang tidak terpasang, mau tidak mau harus menggunakan tilang manual,” tegasnya.
Galih menambahkan, dasar hukum penindakan tersebut mengacu pada Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penindakan kendaraan tanpa plat nomor tidak serta-merta langsung dikaitkan dengan tindak pidana. Diperlukan proses pendalaman dan pengungkapan lebih lanjut untuk memastikan apakah pelanggaran tersebut berhubungan dengan aksi kejahatan.
“Kita tetap mengedepankan prosedur. Apakah itu murni pelanggaran lalu lintas atau ada dugaan tindak pidana lain, tentu harus melalui proses penyelidikan,” pungkasnya. (Mul)
