Sampang, Potretrealita.com – Beberapa proyek fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/N) di Kabupaten Sampang Amburadur kurangnya pengawasan menjadi sorotan tajam Tim Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), hasil pemantauan di berbagai titik menunjukkan dugaan kuat bahwa pengawasan teknis nyaris tidak berjalan.
Dari pantauan tersebut, GASI menemukan Banyak proyek yang tidak memasang papan nama, penggunaan besi yang tidak sesuai RAB, pelaksanaan kerja yang tidak mematuhi standar K3, serta bangunan yang tidak sesuai gambar teknis, temuan berulang ini memunculkan dugaan bahwa pengawas proyek maupun konsultan tidak hadir di lapangan, meskipun hadir hanya sebagai formalitas menggugurkan kewajiban, Tepatnya Jasa foto ambil dokumen karena mayoritas kurang paham terhadap tugas dan poksi pengawasan proyek di lapangan
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, menegaskan bahwa proyek-proyek yang bersumber dari APBD seharusnya dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan ketat, namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Kami melihat banyak pekerjaan APBD dikerjakan tanpa kontrol, tidak ada papan nama, material tidak sesuai, pekerjaan melenceng dari gambar, dan K3 diabaikan, dugaan kami, pengawas teknis tidak turun ke lapangan,” ujar Achmad Rifa’i.
“Ini bukan soal besar kecilnya proyek, tetapi soal tanggung jawab, APBD itu uang publik, kalau pengawasan tidak jalan, kualitas hasil pekerjaan akan dipertanyakan,” tegasnya.
Temuan GASI juga diperkuat oleh keterangan salah satu pekerja yang mereka temui, pekerja tersebut mengaku hanya mengikuti instruksi pelaksana tanpa pernah menerima arahan dari pengawas.
“Saya cuma ikut perintah pelaksana, Mas, pngawas belum pernah datang ke lokasi,” ungkap pekerja itu.
GASI menilai kondisi ini berbahaya karena membuka ruang terjadinya penyimpangan spesifikasi dan keterlambatan kualitas bangunan. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek.
“Semua proyek APBD harus diawasi ketat, kalau ada pelaksana yang bekerja tanpa kontrol, itu harus segera dibenahi. Kami akan mengumpulkan bukti dan melaporkan secara resmi jika pola ini terus terjadi,” pungkas Achmad Rifa’i. (Red)
