Menu

Mode Gelap
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Dengar Aspirasi Warga Tanah Kali Kedinding Saat Jum’at Curhat Tim Jihandak Brimob Polda Jatim Evakuasi Temuan Granat Nanas Di Desa Talkandang Situbondo Patroli Samapta Berbagi Bantu 20 Sak Semen Untuk Pembangunan Masjid At Taqwa Situbondo 950 Personel Gabungan Diterjunkan, Polrestabes Surabaya Amankan Demo Ojol Berkas Penggelapan Honor BPD Karang Gayam Masuk Kejari, L-KPK Apresiasi Kinerja Polres Sampang

Hukum · 14 Nov 2024 13:44 WIB ·

Kuasa Hukum Fiki Effendi Laporkan Ketua POKMAS 21 Dan Pejabat Dinas Perumahan Rakyat Atas Dugaan Keterangan Palsu Dan Korupsi


 Kuasa Hukum Fiki Effendi Laporkan Ketua POKMAS 21 Dan Pejabat Dinas Perumahan Rakyat Atas Dugaan Keterangan Palsu Dan Korupsi Perbesar

Surabaya – potretrealita.com, Tim kuasa hukum Fiki Effendi melaporkan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) 21 di Kabupaten Jombang, beserta sejumlah pejabat di Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Timur, atas dugaan tindak pidana korupsi dan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Laporan ini diajukan ke Polda Jawa Timur menyusul dugaan adanya keterangan palsu yang disampaikan di bawah sumpah oleh beberapa saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terkait kasus yang melibatkan Fiki Effendi sebagai terdakwa.

Kuasa hukum Fiki Effendi , Moh. Taufik, mengungkapkan bahwa laporan ini ditujukan kepada Ketua Pokmas 21, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Perumahan, serta tiga staf Dinas Perumahan Rakyat lainnya. Para pejabat dan staf tersebut diduga memberikan keterangan palsu saat bersaksi di sidang tipikor. Keterangan mereka dianggap tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan dinilai dapat mengarah pada upaya menghalang-halangi proses peradilan serta mengaburkan kebenaran dalam kasus yang menjerat Fiki Effendi.

Bung Taufik, Kuasa Hukum Fiki Effendi berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan ini secara serius mengingat pentingnya kejujuran dalam setiap keterangan saksi di persidangan.

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah, karena kami menilai hal ini sangat merugikan klien kami dan berpotensi mengaburkan fakta-fakta yang seharusnya terungkap di persidangan,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum.

Selain dugaan keterangan palsu, pihak kuasa hukum juga meminta agar Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat terkait di Dinas Perumahan Rakyat. Laporan ini diharapkan bisa membuka kembali kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dana perumahan, khususnya yang melibatkan Pokmas di Kabupaten Jombang.

Kasus ini menjadi sorotan publik di Jawa Timur, mengingat tingginya perhatian terhadap praktik-praktik korupsi di sektor perumahan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pemberian keterangan palsu di pengadilan dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik.

Artikel ini telah dibaca 86 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sinergi Wujudkan Ketahanan Pangan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Pimpin Penanaman Benih Jagung di Kenjeran

10 Juli 2025 - 10:49 WIB

Ciptakan Kota Aman, Walikota Eri Cahyadi dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Sepakati Kolaborasi Strategis

10 Juli 2025 - 10:45 WIB

Inspektorat Surabaya Segera menyikapi Dugaan Mantan Lurah tambak Wedi  Mengondisikan Proyek Dakel

10 Juli 2025 - 05:30 WIB

Polda Jatim Tegaskan Perang Terhadap Narkoba: 5,7 Juta Butir Narkotika Dimusnahkan, 3.022 Kasus Diungkap

9 Juli 2025 - 14:32 WIB

Jaringan Utilitas Milik Linknet Diduga Tidak Mempunyai Ijin Dari Dinas PU

8 Juli 2025 - 10:50 WIB

Kapolda Jatim Pimpin Sertijab Dirreskrimum dan Kapolres, Tegaskan Profesionalisme dan Sinergi Jadi Kunci Hadapi Tantangan

8 Juli 2025 - 07:26 WIB

Trending di Nasional
error: Content is protected !!